Recent Categories
Recent Posts
- Pemda Diminta Tetap Pungut Pajak Daerah Meski Usaha WP Belum Berizin
- Opsen Pajak Kendaraan Berlaku Tahun Depan, Aturan Samsat Akan Direvisi
- International Webinar TAXCOMPAR 2024
- Pengusaha Barang Kena Cukai
- PEMBEBASAN PPN & PPNBM BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PERATURAN TERBARU PMK NOMOR 59 TAHUN 2024
Post Archive
Catogery Tags
Connect With Us
-
Mewujudkan keadilan melalui Reformasi Perpajakan
“UU HPP akan mendekatkan kinerja perpajakan ke tingkat potensial melalui perbaikan administrasi dan kebijakan agar pajak nasional lebih mampu mengatasi berbagai tantangan perekonomian di masa depan. Hal ini merupakan tonggak penting bagi serangkaian reformasi,” kata Febrio Cacarib, Direktur Badan Kebijakan Moneter Kementerian Keuangan. Hal tersebut menjadikan UU HPP menjadi bagian reformasi perpajakan. Dari segi administratif,…
-
Sudah tahukah, Pajak yang biasanya muncul pada struk pembelian makanan/minuman bukanlah PPN, tapi Pajak Restoran (PB1)?
Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Disebutkan bahwa pajak restoran (PB1) masuk kedalam kategori pajak daerah, tepatnya pajak kabupaten/kota, yang mendefinisikan Perpajakan Restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh sebuah restoran dan sejenisnya, yang pemanfaatan serta…
-
Integrasi Data NIK Jadi NPWP
Adapun saat ini, kebutuhan akan kesederhanaan semakin mendesak untuk dipenuhi. Satu strateginya adalah dengan menggunakan kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Salah satu prinsip yang sangat dihargai dalam penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah kesederhanaan dalam administrasi perpajakan. Agar bisa menciptakan kesederhanaan dengan penggunaan sistem SIN, perlu dilakukan integrasi basis…
-
OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
oleh Viska Diana Pratiwi Desy Chrisna Setyaningrum M. Fikri Febrian Rumbia Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan kabupaten untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertentu. Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur hak-hak tersebut. Opsen PKB sebenarnya hanya langkah sampingan menuju bagi hasil. Kedepannya baik PKB maupun opsen akan…
-
Prosedur Pengeluaran Barang Impor dengan Pelayanan Segera (RushHandling) sesuai PMK 26/2024
Oleh Wirda Novia Lailiya Rohmah Muhammad Rafi Rafzandjani Inayah Mawar Triyanti Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 (PMK/26/2024) yang mengubah ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 terkait Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling). Ketentuan ini berlaku efektif mulai tanggal 29 Mei 2024 meskipun telah disahkan pada…
-
Perpanjangan SPT Tahunan
oleh Lia Agustin Nadifah Abid Izzulhaq Ranova Pratama Laksana Maharani Wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan selama waktu yang sudah ditetapkan. Namun, apabila wajib pajak masih belum menyelesaikan semua persiapan pelaporan SPT Tahunan, wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan waktu. Menurut Pasal 3 Ayat (4) UU KUP, “Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat…
-
Penyesuaian Perhitungan PPh Pasal 21 pada Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
Oleh Muhammad Dzakki Ronnaan Pratama Sava Lidya Utami Risma Yulia Ananta Pemerintah telah menerbitkan ketentuan terkait tarif efektif rata-rata untuk PPh pasal 21 atau lebih dikenal dengan sebutan TER pada akhir tahun 2023. Peraturan yang telah ditetapkan pada PP 58/2023 dan PMK 168/2023 ini secara mendasar telah mengganti prosedur pemotongan atas PPh pasal 21 yang…
-
TAAT PELAPORAN SPT TAHUNAN
Upaya optimalisasi penerimaan negara dari departemen perpajakan antara lain dengan melakukan pembenahan sistem administrasi perpajakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Barang Kena Pajak dan/atau Tidak Kena Pajak, Harta dan Kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan…
-
[Berita Seputar Pajak]
[Berita Seputar Pajak] Hai Taxer!👋🏻 Informasi terbaru Wajib Pajak memungkinkan bisa langsung menerima bukti potong secara realtime dengan kehadiran Coretax Administration System. Menurut Penyuluh Pajak Ahli Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan adanya Coretax Wajib Pajak akan langsung menerima notifikasi melalui akun pajaknya bahwa Anda telah dipotong. Wajib Pajak bisa langsung mengunduh dokumen bukti potong di…
-
TAX CENTER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER, GOES TO FACULTY 2024 –Gedung Rektorat Universitas Jember
Jember, Jumat 1 Maret 2024, Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan Tax Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember telah melaksanakan kegiatan Asistensi Pelaporan SPT Orang Pribadi di Rektorat Universitas Jember, Kegiatan ini dinamai dengan Tax Center Goes to Faculty 2024 dengan grand tema Optimizing Tax Compliance yang dilaksanakan secara luring di ruang utama Gedung…
