Recent Categories
Recent Posts
- Pemda Diminta Tetap Pungut Pajak Daerah Meski Usaha WP Belum Berizin
- Opsen Pajak Kendaraan Berlaku Tahun Depan, Aturan Samsat Akan Direvisi
- International Webinar TAXCOMPAR 2024
- Pengusaha Barang Kena Cukai
- PEMBEBASAN PPN & PPNBM BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PERATURAN TERBARU PMK NOMOR 59 TAHUN 2024
Post Archive
Catogery Tags
Connect With Us
-
Pemda Diminta Tetap Pungut Pajak Daerah Meski Usaha WP Belum Berizin
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan pemerintah daerah (pemda) untuk tetap melaksanakan pemungutan pajak daerah meski kegiatan usaha yang menjadi objek pajak belum berizin. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 15/2024 mengenai pedoman penyusunan APBD 2025, orang pribadi atau badan ditetapkan sebagai wajib pajak bila kegiatan usahanya sudah memenuhi kriteria sebagai objek pajak. “Kegiatan yang…
-
PEMBEBASAN PPN & PPNBM BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PERATURAN TERBARU PMK NOMOR 59 TAHUN 2024
Oleh: Hana Nadia Fanny Meylinda Korektor: Apsari Ramadhani Putri Aji Saat ini banyak sekali barang impor dari luar negeri. Karena, pada zaman saat ini perkembangan teknologi berjalan pesat sehingga mengakibatkan kita bisa mengetahui apa saja yang sedang diperbincangkan di luaran sana. Hal itu menyangkut mengenai barang-barang yang biasa kita gunakan yang dimana barang-barang tersebut biasanya…
-
WP tertentu bisa melakukam restitusi dipercepat dengan kriteria tertentu
[Berita Seputar Pajak] Hai, Taxer 👋🏻 WP tertentu dapat melakukan restitusi dipercepat loh!!.Wajib pajak yang terdapat kelebihan dalam pembayaran pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan tersebut tetapi harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hal itu dapat diberikan atas kelebihan bayar dalam PPh maupun PPN dan telah diatur dalam Pasal 17C UU KUP. Isi…
-
Sistem Perpajakan pada Era Society 5.0 : Memanfaatkan Teknologi demi Kemudahan Wajib Pajak
Oleh Tribuana Tungga Devi Valentina Cahyaningtyas Dian Enggal Wulandari Era Society 5.0 merupakan era dengan sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia nemun berbasis teknologi, pada era ini masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi teknologi yang telah berkembang di era sebelumnya. Pada era ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan penerapan…
-
Core Tax : Pembaruan Prosedur Pembuatan Kode Billing
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS), juga dikenal sebagai Pembaruan Sistem Administrasi Pajak Inti, untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi bagi Wajib Pajak (WP). Core Tax Administration System merupakan sebuah sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas DJP secara menyeluruh, seperti automasi proses bisnis. Automasi proses bisnis ini mencakup pemrosesan surat pemberitahuan,…
-
Sudah tahukah, Pajak yang biasanya muncul pada struk pembelian makanan/minuman bukanlah PPN, tapi Pajak Restoran (PB1)?
Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Disebutkan bahwa pajak restoran (PB1) masuk kedalam kategori pajak daerah, tepatnya pajak kabupaten/kota, yang mendefinisikan Perpajakan Restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh sebuah restoran dan sejenisnya, yang pemanfaatan serta…
-
Ketahui adakah Pengenaan Pajak atas Perjalanan Haji dan Umroh?
Kita mengenal istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang kini telah diubah menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009. Pengusaha kena pajak (PKP) wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran…
-
Keamanan dan Kemudahan: Layanan aktivasi dan lupa EFIN melalui Layanan Email
Oleh: Ikrima Dwi Syarifah Madury Zilfa Oktavia Kristina Ineke Asa Memasuki awal tahun 2024, sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. SPT (Surat Pemberitahuan) merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran, baik berupa objek ataupun bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan…
-
KEBIJAKAN PERPAJAKAN NIK SEBAGAI NPWP
Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung…
