Pemerintah menetapkan bahwa 2,5% penerimaan pajak rokok dapat digunakan untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU 17/2025 tentang APBN 2026, yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2026.

Penggunaan dana pajak rokok tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan kepabeanan dan cukai serta melindungi industri dalam negeri. Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan memanfaatkan sebagian penerimaan pajak rokok khusus untuk kegiatan penegakan hukum oleh aparat kepabeanan dan cukai.

Ketentuan ini menjadi hal baru, mengingat penggunaan penerimaan pajak rokok sebesar 2,5% untuk penegakan hukum belum pernah diatur dalam UU APBN tahun-tahun sebelumnya. Adapun pengaturan teknis pelaksanaannya akan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (2) UU 17/2025.

Sebagai informasi, pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai rokok yang ditetapkan pemerintah pusat, dengan tarif sebesar 10% dari cukai rokok. Secara teknis, pemungutan pajak rokok dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok, sebagaimana diatur dalam PMK 143/2023.

Dengan adanya kebijakan ini, diingatkan bahwa penerimaan dari sektor rokok tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen penguatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Sumber: dttc.news
𝑪𝒉𝒆𝒄𝒌 𝑻𝒉𝒊𝒔 𝑶𝒖𝒕!
Instagram : taxcenterunej_
X : taxcenterunej_
Tiktok : taxcenterfisipunej
Email : taxcenterfisip@unej.ac.id
Website : taxcenterfisip.unej.ac.id
Youtube : Tax Center UNEJ