Recent Categories
Recent Posts
- Pemda Diminta Tetap Pungut Pajak Daerah Meski Usaha WP Belum Berizin
- Opsen Pajak Kendaraan Berlaku Tahun Depan, Aturan Samsat Akan Direvisi
- International Webinar TAXCOMPAR 2024
- Pengusaha Barang Kena Cukai
- PEMBEBASAN PPN & PPNBM BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PERATURAN TERBARU PMK NOMOR 59 TAHUN 2024
Post Archive
Catogery Tags
Connect With Us
-
PEMBEBASAN PPN & PPNBM BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PERATURAN TERBARU PMK NOMOR 59 TAHUN 2024
Oleh: Hana Nadia Fanny Meylinda Korektor: Apsari Ramadhani Putri Aji Saat ini banyak sekali barang impor dari luar negeri. Karena, pada zaman saat ini perkembangan teknologi berjalan pesat sehingga mengakibatkan kita bisa mengetahui apa saja yang sedang diperbincangkan di luaran sana. Hal itu menyangkut mengenai barang-barang yang biasa kita gunakan yang dimana barang-barang tersebut biasanya…
-
Sistem Perpajakan pada Era Society 5.0 : Memanfaatkan Teknologi demi Kemudahan Wajib Pajak
Oleh Tribuana Tungga Devi Valentina Cahyaningtyas Dian Enggal Wulandari Era Society 5.0 merupakan era dengan sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia nemun berbasis teknologi, pada era ini masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi teknologi yang telah berkembang di era sebelumnya. Pada era ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan penerapan…
-
OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
oleh Viska Diana Pratiwi Desy Chrisna Setyaningrum M. Fikri Febrian Rumbia Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan kabupaten untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertentu. Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur hak-hak tersebut. Opsen PKB sebenarnya hanya langkah sampingan menuju bagi hasil. Kedepannya baik PKB maupun opsen akan…
-
Prosedur Pengeluaran Barang Impor dengan Pelayanan Segera (RushHandling) sesuai PMK 26/2024
Oleh Wirda Novia Lailiya Rohmah Muhammad Rafi Rafzandjani Inayah Mawar Triyanti Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 (PMK/26/2024) yang mengubah ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 terkait Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling). Ketentuan ini berlaku efektif mulai tanggal 29 Mei 2024 meskipun telah disahkan pada…
-
Penyesuaian Perhitungan PPh Pasal 21 pada Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
Oleh Muhammad Dzakki Ronnaan Pratama Sava Lidya Utami Risma Yulia Ananta Pemerintah telah menerbitkan ketentuan terkait tarif efektif rata-rata untuk PPh pasal 21 atau lebih dikenal dengan sebutan TER pada akhir tahun 2023. Peraturan yang telah ditetapkan pada PP 58/2023 dan PMK 168/2023 ini secara mendasar telah mengganti prosedur pemotongan atas PPh pasal 21 yang…
