Recent Categories
Recent Posts
- Pemda Diminta Tetap Pungut Pajak Daerah Meski Usaha WP Belum Berizin
- Opsen Pajak Kendaraan Berlaku Tahun Depan, Aturan Samsat Akan Direvisi
- International Webinar TAXCOMPAR 2024
- Pengusaha Barang Kena Cukai
- PEMBEBASAN PPN & PPNBM BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PERATURAN TERBARU PMK NOMOR 59 TAHUN 2024
Post Archive
Catogery Tags
Connect With Us
-
Opsen Pajak Kendaraan Berlaku Tahun Depan, Aturan Samsat Akan Direvisi
Pemerintah bersiap untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 5/2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi perpres ini diperlukan untuk mendukung implementasi opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada tahun depan. Terdapat beberapa alasan Perpres 5/2015 perlu direvisi. Pertama, memberikan kepastian hukum atas…
-
Pengusaha Barang Kena Cukai
Pengusaha barang kena cukai adalah individu atau badan yang terlibat dalam berbagai kegiatan terkait barang kena cukai seperti alkohol dan tembakau. Untuk menjalankan kegiatan usaha mereka, pengusaha ini wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), yang berfungsi sebagai izin usaha dan alat pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi cukai. Pengusaha barang kena cukai…
-
Fasilifas Pembebasan Terhadap PKB (Pajak kendaraan Bermotor)
PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor di Indonesia yang mencakup berbagai jenis kendaraan, seperti mobil pribadi, sepeda motor, truk, dan bus. Saat ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melanjutkan kebijakan mengenai pemberian fasilitas pembebasan terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) atas kendaraan bermotor Listrik berbasis baterai. Didasari pada Pasal 10…
-
WP tertentu bisa melakukam restitusi dipercepat dengan kriteria tertentu
[Berita Seputar Pajak] Hai, Taxer 👋🏻 WP tertentu dapat melakukan restitusi dipercepat loh!!.Wajib pajak yang terdapat kelebihan dalam pembayaran pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan tersebut tetapi harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hal itu dapat diberikan atas kelebihan bayar dalam PPh maupun PPN dan telah diatur dalam Pasal 17C UU KUP. Isi…
-
Sistem Perpajakan pada Era Society 5.0 : Memanfaatkan Teknologi demi Kemudahan Wajib Pajak
Oleh Tribuana Tungga Devi Valentina Cahyaningtyas Dian Enggal Wulandari Era Society 5.0 merupakan era dengan sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia nemun berbasis teknologi, pada era ini masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi teknologi yang telah berkembang di era sebelumnya. Pada era ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan penerapan…
-
Wajib Pajak Badan Wajib Potong PPh Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 120/KMK.03/2002, Wajib Pajak Badan yang melakukan persewaan tanah dan/atau bangunan harus melakukan pemotongan PPh final atas penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan tersebut yang diterima pemilik properti. Apabila penyewa dan pemilik adalah Badan, maka PPh Final atas sewa tanah dan/atau bangunan dipotong oleh pihak penyewa dan memberikan bukti pemotongan kepada…
-
Rasio Pajak dan Peningkatannya pada Masyarakat
Rasio perpajakan yang stagnan mencerminkan rendahnya kualitas struktur ekonomi Indonesia karena mayoritas pendapatan masyarakat yang rendah tidak bisa dikenakan pajak. Tanpa mengatasi masalah ini, sulit bagi rasio perpajakan untuk mencapai target tinggi yang diharapkan oleh calon presiden. Rasio perpajakan Indonesia masih tergolong rendah, idealnya 15 persen untuk negara berkembang. Namun, selama sembilan tahun pemerintahan Joko…
-
Perbedaan Arah Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan Indonesia, apakah terjadi eksodus modal?
Neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 50 bulan berturut-turut. Laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada semester I/2024, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar US$2,39 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan Mei yang sebesar US$2,92 miliar. Surplus ini meningkatkan kepercayaan terhadap ketahanan nilai tukar rupiah. Namun, penurunan neraca perdagangan bisa mengancam neraca…
-
Diskon PPN rumah DTP (Ditanggung Pemeritah) turun jadi 50 persen, berlaku mulai bulan July 2024
Penyerahan rumah atau unit rumah susun pada bulan Juli hingga Desember 2024, mereka hanya akan menerima fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 50%, bukan 100% seperti bulan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 7/2024, PPN yang terutang atas bagian dasar pengenaan pajak Rp 2 miliar untuk rumah dengan harga jual…
-
Beasiswa Dikecualikan Sebagai Objek PPh Asal Memenuhi Syarat Berikut:
[BERITA PAJAK] Sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan, beasiswa merupakan salah satu jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan mengenai beasiswa yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan diatur terperinci dalam PMK No. 68/2020. Merujuk pada pasal 2 ayat (1), biaya beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan…
