Tax Center

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Berita

  • Perbedaan Arah Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan Indonesia, apakah terjadi eksodus modal?

    Neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 50 bulan berturut-turut. Laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada semester I/2024, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar US$2,39 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan Mei yang sebesar US$2,92 miliar. Surplus ini meningkatkan kepercayaan terhadap ketahanan nilai tukar rupiah. Namun, penurunan neraca perdagangan bisa mengancam neraca…

    Know More

  • Diskon PPN rumah DTP (Ditanggung Pemeritah) turun jadi 50 persen, berlaku mulai bulan July 2024

    Penyerahan rumah atau unit rumah susun pada bulan Juli hingga Desember 2024, mereka hanya akan menerima fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 50%, bukan 100% seperti bulan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 7/2024, PPN yang terutang atas bagian dasar pengenaan pajak Rp 2 miliar untuk rumah dengan harga jual…

    Know More

  • Beasiswa Dikecualikan Sebagai Objek PPh Asal Memenuhi Syarat Berikut:

    [BERITA PAJAK] Sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan, beasiswa merupakan salah satu jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan mengenai beasiswa yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan diatur terperinci dalam PMK No. 68/2020. Merujuk pada pasal 2 ayat (1), biaya beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan…

    Know More

  • Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Tak Termasuk Penghitungan PPh Pasal 23

    [BERITA SEPUTAR PAJAK] Hallo Taxer!๐Ÿ‘‹ Pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan melalui penyedia jasa terkait dengan jasa yang diberikan tidak termasuk dalam perhitungan PPh pasal 23, sesuai dengan PMK 141/2015. Pembayaran ini tidak masuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 selama dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga dan perjanjian tertulis.…

    Know More

  • Fasilitas Kendaraan dari Pemberi Kerja Bisa Bebas Pajak??

    [Berita Seputar Pajak] Halo, Taxer!๐Ÿ‘‹๐Ÿป Berdasarkan penjelasan oleh Kring Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 66/2023 mengenai fasilitas kendaraan dari pemberi kerja yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Fasilitas ini dikecualikan dari objek pajak apabila memenuhi Batasan tertentu. Sesuai yang telah dijelaskan oleh Kring Pajak apabila natura/kenikmatan ini tidak termasuk dalam Batasan yang dikecualikan,…

    Know More

  • Peringatan: Utang Global Mendekati Ambang 100% PDB, Puncak Tertinggi dalam Dua Abad!

    [Berita Seputar Pajak] Halo Taxer! ๐Ÿ‘‹ Utang publik atau pemerintah global meningkat hingga 93% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan mencapai puncak tertinggi sejak Perang Napoleon sekitar 200 tahun yang lalu. Pandemi Covid-19 telah memaksa negara-negara untuk meningkatkan utang guna menutupi defisit anggaran akibat turunnya penerimaan pajak dan sektor lainnya. Meskipun ada tanda-tanda pemulihan ekonomi…

    Know More

  • Tarif PPN Kripto Naik Menjadi 0,12% Pada Tahun Depan, Asalkan….

    [BERITA SEPUTAR PAJAK] Halo, Taxer!๐Ÿ‘‹๐Ÿป Tarif PPN atas transaksi jual beli aset kripto akan meningkat menjadi 0,12% pada tahun depan sepanjang tarif PPN umum sebesar 12% sebagaimana diamanatkan oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) direalisasikan. Hal yang sama juga berlaku untuk tarif PPN atas transaksi jual beli aset kripto yang dilakukan melalui exchanger yang tidak…

    Know More

  • Mulai 1 Juli 2024, Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri akan menggunkan NIK sebagai NPWP secara penuh. VALID!!!

    [Berita Seputar Pajak] Meskipun implementasi penuh pemadanan NIK-NPWP semakin dekat, Ditjen Pajak (DJP) telah mencatat 67,46 juta NIK yang telah divalidasi dengan nomor NPWP orang pribadi di seluruh indonesia. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti, proses validasi NIK ke NPWP telah mencapai 91,7% dari jumlah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebanyak…

    Know More

  • Wajib Pajak Berhak Restitusi Apabila Lebih Bayar Dalam SPT Tahunannya.

    Dalam Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Termasuk dalam Wajib Pajak Orang Pribadi yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan…

    Know More

  • Terlambat Lapor SPT Tahunan, Apa Saja Konsekuensinya?

    Setiap tahunnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pasti akan mengadakan adanya pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Biasanya, Pelaporan SPT Tahunan diadakan selama 3 bulan yakni dari akhir Januari hinggan akhir bulan Maret. Namun kendati begitu masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan kewajiban pajaknya hingga masa pelaporan…

    Know More